Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Optimizing Regional Financial Management Supervision in Sidoarjo . Regency
Article Sidebar
Picture in here are illustration from public domain image or provided by the author, as part of their works
Published:
Mar 30, 2015
Keywords:
supervision, management, local finance
Main Article Content
Abstract
This study aimed to determine, describe and analyze the optimization of Inspectorate function in the Sidoarjo Regency in conducting oversight of financial management as well as strategies to overcome the weaknesses of local finance control by the Inspectorate in Sidoarjo Regency. This research used descriptive research through a qualitative approach. Data collected through the literature study come from primary data and secondary data. The results showed the optimization of supervision and financial management by the Inspectorate in Sidoarjo Regency has not been run in accordance with the monitoring mechanism and the regional finance authority. Some strategies are arranged to overcome obstacles in the control and management of local finance by Inspectorate Sidoarjo regency include: using a personalized approach to the audit in carrying out checks on the local work unit (SKPD), e-audit approach, increase of the inspector/auditor of local work unit (SKPD), the budgeting process on the inspection costs more planned, as well as an understanding of the apparatus is associated with budgeting.
Article Details
Issue
Section
Articles
Copyright (c) 2015 Luchman Sanjaya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Funding data
References
Karianga, Hendra. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Alumni.
Marsono. (2005). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 2005.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
Rachman, Abdul Arifin. (2001). Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan. Jakarta: CV.Haji Mas Agung.
Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Bandung : Penerbit Mandar Maju.
Sugono, Dendy, dkk. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa.
Marsono. (2005). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 2005.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.
Rachman, Abdul Arifin. (2001). Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan. Jakarta: CV.Haji Mas Agung.
Sedarmayanti. (2004). Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Bandung : Penerbit Mandar Maju.
Sugono, Dendy, dkk. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa.