Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Implementation of Sidoarjo Regent Regulation Number 78 of 2008 concerning Delegation of Part of the Regent's Authority to the Camat

Main Article Content

Choiri Choiri
Didik Hariyanto

Abstract

The purposes of this research were to know implementation of law number 78 of 2008 on giving some authority from regent to sub-district head especially in Tanggulangin Sub-district. The methods of this research used qualitative discriptive. While, technique of collecting data through interview, observation, and documentation. Analysis data consists of data reduction, data presentation, and data verification. The result of this research showed that implementation of law number 78 of 2008 on giving some authority from regent to sub-district head didn’t optimal yet. Researchers still find the some important things should be given more attention and correction from the government of Tanggulangin Sub-districts level and government of Sidoarjo Regency.

Article Details

Section
Articles

References

Dunn, William N. (1994). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Mustopadidjaya. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LAN.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Suparmoko, M. (2000). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Wahab, Abdul Solichin. (1997). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

Wikipedia Indonesia. (2014). Otonomi Daerah. (online). http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah. Diakses pada tanggal 10 April 2014.

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). (2003).